Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumedang (28/11/2024). Ketua Pengadilan Agama Sumedang, Dra. Ma’ripah dan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, Maman Suherman,S.Ag menghadiri Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2024 di Prime Park Hotel, Kota Bandung. Rakor kali ini mengangkat tema Membangun Ketahanan Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas: Mengatasi Tantangan Perceraian, Perkawinan Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Barat.

Acara dimulai pukul 08.30 dan dibuka dengan penyampaian sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Dalam sambutannya, Beliau menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas demi menuju Indonesia Emas 2045.

“Jika keluarga kuat dan berkualitas, permasalahan sosial seperti perceraian, perkawinan anak, hingga TPPO dapat diminimalisir. Semua itu bisa dicegah mulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga,” tegas Herman.

Selain itu, Beliau juga menekankan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memperkuat delapan fungsi keluarga, yaitu: keagamaan, sosial budaya, cinta kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta lingkungan.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait ketahanan keluarga dari berbagai stakeholders seperti Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, dan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Mabes Polri dan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Dengan diadakannya rapat koordinasi ini diharapkan peningkatan ketahanan keluarga di Jawa Barat dapat berjalan dengan optimal karena hal tersebut membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan dan diharapkan pula dengan meningkatnya ketahanan keluarga dapat mengurangi angka perceraian dan perkawinan anak di Provinsi Jawa Barat. (RK)