AREA V

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Sumedang yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.

2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.

3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK.

4. Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang.

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu :

1. Pengendalian Gratifikasi

a. Pengadilan Agama Sumedang telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi.

b. Melaksanakan public campaign dilokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, running text larangan gratifikasi. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: capture banner/spanduk/media public campaign.

c. Pengadilan Agama Sumedang telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi :

1) Membentuk unit pengendali gratifikasi.

2) Memasang kamera CCTV pada area layanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi SK UPG, capture kamera pengawas(CCTV) dan tampilannya.

2. Penerapan SPIP

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan :

a. Pengadilan Agama Sumedang telah membangun lingkungan pengendalian meliputi :

1) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik.

2) Membentuk tim SPIP.

3) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen sosialisasi SPIP(undangan notulen daftar hadir foto sosialisasi), SK tim SPIP dokumen pengawasan dan monitoring pada layanan.

b. Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan :

1) Melakukan identifikasi resiko.

2) Melakukan analisis resiko terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen matrik identifikasi resiko, dan dokumen analisis resiko.

c. Satuan kerja telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Membuat laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. 

Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

d. Satuan kerja telah menginformasikan dan megimplementasikan SPIP kepada seluruh pejabat terkait meliputi kegiatan berupa sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel senin pagi dan apel jumat sore.

Kegiatan dokumen dilengkapi data dukung: dokumen (foto naskah arahan, pembinaan apel) pada saat pelaksanaan apel.

3. Pengaduan masyarakat.

a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan kegiatan :

1) Menunjuk petugas pengaduan masyarakat.

2) Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak pengaduan.

3) Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan.

4) Mengelola pengaduan melalui media web aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: SK petugas pengaduan masyarakat, capture petugas/ruang/loket/kotak pengaduan, Capture spanduk/banner, Capture sarana pengaduan, melalui media web, aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi.

b. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima ditindak lanjuti :

1) Merespon pengaduan masyarakat.

2) Menindak lanjuti pengaduan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: capture respon pengaduan masyarakat, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepda bagian terkait.

c. Monitoring evaluasi pengaduan masyarakat :

1) Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring.

2) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : laporan monitoring dan evaluasi pengaduan setiap bulan, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk di tindak lanjuti.

d. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

4. WBS (Whistle Blowing System)

a. WBS sudah di internalisasi kepada seluruh pegawai melalui apel atau bintek atau sosialisasi.

b. WBS telah diterapkan.

c. Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WBS.

d. Hasil evaluasi atas penerapan wbs telah ditindak lanjuti.

Kegiatan-kegiatan dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen internalisasi WBS meliputi undangan, notulen, daftar hadir, foto pembinaan, capture aplikasi WBS, dokumen laporan hasil evaluasi, dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi.

5. Penanganan benturan kepentingan

a. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

b. Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

c. Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan.

d. Penanganan bentukran kepentingan telah diimplementasikan dengan cara menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pertanyaan bebas dari benturan kepentingan.

e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

f. Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen pemetaan benturan kepentingan, dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan, surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan, laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan

 

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :

V	PENGUATAN PENGAWASAN
	1.	Pengendalian Gratifikasi
		a.	Telah dilakukan Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi.	1.	Public Campaign dalam Website
				2.	Banner Anti Gratifikasi
		b.	Pengendalian Gratifikasi telah diimplimentasikan.	1.	SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi
				2.	SK Tim Pengendalian Gratifikasi
				3.	Capture Camera CCTV
				4.	Foto Ruang Tamu Terbuka
				5.	Foto makan siang bersama dalam upaya mencegah gratifikasi
	2.	Penerapan SPIP
		a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	1.	SK SPIP
				2.	SK Satgas SPIP
				3.	Sosialisasi SPIP
		b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		Risk Register
		c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diintefikasi	1.	SK Penanganan Risiko
				2.	Monitoring Risiko
				3.	Tabel Penanganan Risiko – HIRADC
		d.	SPI telah diinformsasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	1.	Undangan, daftar hadir dan notulensi Sosialisasi bulanan,
				2.	Naskah Arahan Pembina Apel Senin Pagi dan Jum’at Sore
				3.	Foto Apel Senin Pagi dan Jum’at Sore
	3.	Pengaduan Masyarakat
		a.	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	1.	SK Tim PPID
				2.	SK Tim Pemeriksaan
				3.	SOP Pengaduan
				4.	SK Petugas Pengaduan
				5.	Kotak Saran
				6.	Banner
				7.	Capture Aplikasi SIWAS dan Aplikasi LAPOR
				8.	Foto Petugas Meja Pengaduan SIWAS
		b.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindakjaluti		Laporan Pengaduan
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaliuasi atas penanganan pengaduan masayarakat	1.	Laporan Monev Pengaduan
				2.	Capture dosboard aplikasi SIWAS sebagai meja pengaduan
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Laporan Tindaklanjut Monev Pengaduan
	4.	Whistie-Blowing System
		a.	Apakah Whistle Blowing System sudah di Internelisasi ?	1.	Sosialisasi Whistle Blowing System
				2.	Capture Internelisasi pada aplikasi SIWAS
		b.	Whistle Blowing System telah diterapkan	1.	SK Pedoman Website Blowing System
				2.	Capture Internalisasi WBS pada aplikasi SIWAS
				3.	Capture Aplikasi WBS dalam Komputer Meja Pengaduan
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	1.	Laporan Monev WBS 2020
				2.	Laporan Penanganan Whistle Blowing
		d.	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	1.	Tindak WBS Login Pimpinan
				2.	Capture WBS Login Pimpinan
	5.	Penanganan Benturan Kepentingan
		a.	Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	1.	Identifikasi benturan kepentingan
				2.	Pedoman penanganan benturan kepentingan
		b.	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi	1.	Sosialisasi mengenai benturan kepentingan
				2.	Foto Rapat
		c.	Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	1.	SK penanganan benturan kepentingan
				2.	Surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan
				3.	Formulir penanganan benturan kepentingan
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	1.	Laporan Monev benturan kepentingan
				2.	Laporan penanganan benturan kepentingan
		e.	Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti		Penanganan benturan kepentingan
	6.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
		a.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	1.	Jumlah yang harus di laporkan 31
				2.	Jumlah yang sudah di laporkan 31
		b.	Penyamapaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1.	Jumlah yang harus melaporkan 8
				2.	Jumlah yang sudah melaporkan