AREA III

AREA III

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

 

Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Sumedang menuju WBK.

Target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang pada masing-masing unit kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM dilingkungan Pengadilan Agama Sumedang menuju WBK.

3. Meningkatnya disiplin, efektivitas dan profesionalitas SDM dilingkungan Pengadilan Agama Sumedang.

Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen SDM di Pengadilan Agama Sumedang dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan:

a. Melakukan Analisis Beban Kerja melalui rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan, mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan ABK.

Kegiatan tersebut undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dokumen kebutuhan pegawai, peta jabatan, ABK, surat usulan kebutuhan pegawai.

b. Penempatan pegawai yang mengacu pada kebutuhan pegawai, menempatkan pegawai hasil rekrutment berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang disetujui Kementrian PAN RB.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen persetujuan MENPAN, SK, surat penempatan pegawai, purat perintah melaksanakan tugas.

c. Monitoring dan evaluasi penempatan pegawa:melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terhadap kinerja unit, membuat laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : dokumen monitoring, evaluasi kinerja pegawai baru.

2. Pola mutasi internal.

a. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. Indikator yang dapat dilakukan adalah kegiatan rapat pimpinan dalam rangka mutasi antar jabatan yang mengacu pada pengembangan karier pegawai.Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal SK mutasi, daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup.

b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada kompetensi jabatan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat mutasi internal SK mutasi internal DRH dan DRP, daftar riwayat pendidikan, dan diklat dari pegawai yang dilakukan mutasi.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang bertujuan untuk perbaikan kinerja: melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : Dokumen monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja.

3. Pengembangan berbasis kompetensi.

a. Unit kerja melakukan kebutuhan pegawai untuk pengembangan kompetensi.

Melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan pengembangan pegawai. 

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: undangan, notulen, daftar hadir rapat, foto-foto, dokumen analisis kebutuhan pengembangan pegawai.

b. Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai harus mempertimbangkan: hasil pengelolaan kinerja pegawai, penilaian SKP. 

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : Undangan, notulen, daftar hadir, foto, dokumen rencana pengembangan dokumen kompetensi pegawai berdasarkan SKP.

c. Mengetahui presentasi kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:Capture fitur kompetensi pada aplikasi SIKEP.

d. Pegawai di Pengadilan Agama Sumedang dipastikan telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat kompetensi lainnya. Dengan menginformasikan permintaan untuk mengikuti diklat.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: surat kepada pegawai yang bersangkutan perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya.

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan mengikut sertakan pada lembaga pelatihan, training, coaching, mentoring.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat, daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.

f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan pegawai meliputi kegiatan: melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja. Kegiata tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi.

4. Penetapan kinerja individu:

a. Telah memiliki sistem penilaian kerja individu dan penilaian prestasi kerja bagi PNS Pengadilan Agama Sumedang.

– Indikatornya : menetapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi SIKEP, menetapkan unit kerja (perjanjian kinerja / PK) pada awal tahun melalui Aplikasi E-Performance.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa : SKP yang telah disetujui dan ditanda tangai oleh atas langsungnya, dokumen perjanjian kinerja yagn disetui atau ditanda tangani oleh atasan.

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya, menyiapkan dokumen SKP berjenjang.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Dokumen SKP berjenjang.

c. Telah melakukan pengukuran individu secara periodic melalui aplikasi SIKEP setiap bulan. Data dukung: dokumen pengukuran kinerja individu perbulan.

d. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward / pengembangan karier dan penghargaan. Meliputi kegiatan:

1) Mengadakan rapat pemberian reward / penghargaan pegawai teladan berdasarkan penilaian kerja individu.

2) Membuat surat keputusan pemberian reward berdasarkan penilaian kerja individu.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data pendukung undangan, notulen, daftar, hadir, foto rapat, Surat Keputusan (SK) pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

5. Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode prilaku / pedoman warga peradilan.

Aturan disiplin / kode etik telah dilaksanakan / telah diimplementasikan dengan kegiatan : melakukan sosialisasi aturan disiplin pegawai, menerapkan kewajiban pelaksanaan disiplin dengan cara berpakaian dinas sesuai aturan, ketepatan jam kerja, pelaksanaan apel senin pagi dan jumat sore, penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data pendukung : dokumen sosialisasi, dokumen penerapan disiplin(foto dan daftar absensi), dokumen penegakan hukuman disiplin.

6. Sistem informasi kepegawaian.

a. Data informasi kepegawaian telah di mutakhirkan secara berkala.

b. Adanya laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP, update data sendiri oleh setiap pegawai, pindah data jabatan oleh setiap pegawai.

 

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut : 

III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
	1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
		a.	Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan ?	1.	Rapat kebutuhan Pegawai.
				2.	Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan.
		b.	Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan ?		SK Honorer, SK CPNS, SPMT CPNS, SK SekMA panitia CPNS.
		c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikanperbaikan terhadap kinerja unit kerja ?	1.	Monev dan Evaluasi pegawai baru – converted.
				2.	Rapat Monev Penempatan Pegawai.
				3.	SK Monev Pegawai.
	2.	Pola Mutasi Internal
		a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?	1.	Rapat Baperjakat, SK pengangkatan Bendahara.
				2.	Ususlan bendahara lengkap.
		b.	Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kopetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah di tetapkan ?		Undangan rapat Baperjakat, Notulen, SK Pengangkatan.
		c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah di lakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja ?		Laporan Monitoring dan Evaluasi Muatsi.
	3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
		a.	Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi ?		Berita acara rapat Analisis kebutuhan Diklat, undangan hasil rapat Analisa kebutuhan Diklat, daftar hadir Analisa kebutuhan Diklat, notulen rapat Tim Anlisa kebutuhan DIklat.
		b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangjkan hasil pengelolaan kinerja pegawai ?		Rencana Pengembangan pegawai PA Sumedang.
		c.	Persentase kesenjangan kopetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.		Statistik kompetensi pegawai.
		d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kopetensi lainnya		Daftar unit kepangkatan, Surat tugas mengikuti Pelatihan, Daftar usul pelatihan, Daftar nama peserta usulan Diklat.
		e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in house training, atau melalui coaching, atau monitoring, dll) ?		Daftar urut kepangkatan, Surat tugas mengikuti Pelatihan, Usul Diklat, Rencana Pengembangan.
		f.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja ?		Monev pengembangan Kompetensi Pegawai.
	4.	Penetapan Kinerja Individu
		a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja Organiasi.	1.	Perjanjian Kinerja tahun 2020.
				2.	Penetapan Kinerja dan SKP.
		b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja, individu level diatasnya.
		c.	Pengukuran kinerja indiividu dilakukan secara periodik.
		d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward ( pengembangan karir individu,		Sertifikat Penghargaan dan undangan.
	5.	Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.
		a.	Aturan disiplin / Kode Etik / Kode perilaku telah dilaksnakan / Diimplementasikan	1.	Undangan Rapat penegakan aturan Disiplin.
				2.	Daftar Hadir Rapat.
				3.	Foro sosialisasi Disiplin.
				4.	SK Penegakan Disiplin, SK Pakaian Dinas.
				5.	SK HAWASBID.
				6.	Foto-foto, Dokumentasi dan Laporan penerapan Disiplin.
	6.	Sistem Informasi Kepegawaian
		a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.		Laporan pemutakhiran Pegawai.