AREA IV

AREA IV

PENGUATAN AKUNTABILITAS

 

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Sumedang.

Target yang ingin dicapai pada area ini adalah :

1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah.

2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan pimpinan.

a. Pimpinan harus terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan.

Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama Sumedang.

Kegiatan tersebut didukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran.

b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat/anggota yang dipimpin. Kegiatan tersebut didukung undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dan dokumen perjanjian kinerja.

c. Pimpinan harus selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan yang di pimpin oleh ketua Pengadilan Agama Sumedang. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung: berupa undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan capaian kinerja setiap bulan.

2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

a. Membuat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek(renja tahunan), rencana strategis (renstra) 5 tahunan.

b. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis serta penetapan kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen renja, dokumen renstra, dan dokumen penetapan kinerja.

c. Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil meliputi :

1) Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public (penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan masyarakat).

2) Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, pengaduan  masyarakat, WBS). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan layanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi.

3) Indikator kinerja utama (IKU) : 

a) Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi.

b) Membuat IKU tambahan sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang mendukung peningkatan pelayanan public. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen IKU dan IKU tambahan.

c) Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen IKU tambahan dengan prinsip SMART.

d) Laporan kinerja disusun tepat waktu.

Menyusun LKJIP secara tepat waktu(bulan Februari pada tahun berikutnya). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen LKJIP, surat permintaan LKJIP.

e) Laporan kinerja harus memberikan informasi tentang LKJIP yang memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa dokumen LKJIP.

f) Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan pegawai dalam bintek/sosialisasi penyusunan LKJIP. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung dokumen laporan bintek/diklat/sosialisasi penyusunan dokumen LKJIP.

g) Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten:

Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas.

1) Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam penyusunan LKJIP.

2) Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang telah mengikuti Diklat.

 

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS
	1.	Keterlibatan Pimpinan
		a.	Apakah Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan ?	1.	Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto kegiatan Rapat Penyusunan RKAKL tahun 2021 tanggal 31 Januari 2020.
				2.	Dokumen Perencanaan DIPA 01.
				3.	Dokumen Perencanaan DIPA 04.
		b.	Apakah Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja ?	1.	Undangan Rapat Penetapan Kinerja.
				2.	Foto rapat kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja.
				3.	Dokumentasi Perjanjian Kinerja 2020.
		c.	Apakah Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala ?	1.	Undangan rapat Pencapaian Kinerja.
				2.	Foto kegiatan Rapat Evaluasi.
	2.	Pengelolaan Akuntabulitas Kinerja
		a.	Apakah Dokumen Perencanaan sudah ada ?	1.	Rancangan Renstra 2020 – 2024 PA Sumedang.
				2.	RKT 2021 PA Sumedang.
				3.	Perjanjian Kinerja 2020 PA Sumedang.
		b.	Apakah Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil ?	1.	Rancangan Renstra 2020 – 2024 PA Sumedang.
				2.	RKT 2021 PA Sumedang.
				3.	Perjanjian Kinerja 2020 PA Sumedang.
				4.	Dokumen Rencana Aksi.
		c.	Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) ?	1.	IKU 2020
				2.	IKU 2020 Tahunan.
		d.	Apakah Indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) ?	1.	Dokumen Laporan LKjIP / SAKIP Tahun 2019.
				2.	Laporan hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019 dari PTA Jawa Barat.
		e.	Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu ?	1.	Surat PTA tentang penyampaian laporan SAKIP.
				2.	Bukti pengiriman.
				3.	LJKiP PA Sumedang.
		f.	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ?	1.	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 2019.
				2.	LKJiP PA Sumedang 2019.
		g.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ?	1.	Surat Tugas Narasumber dan Kegiatan DDTK penyusunan SAKIP.
				2.	Data kegiatan Finansial RKA-KL.
		h.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten ?	1.	Sertifikat Diklat Penyusunan LAKIP.
				2.	SK Tim Penyusunan Laporan SAKIP 2020.