Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Peluncuran Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian

Sumedang (02/12/2024), Ketua Pengadilan Agama Sumedang beserta Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Sumedang mengikuti peluncuran scoping study terkait pemenuhan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian di Indonesia secara daring di ruang media center Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan Surat Direktur Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 3857/DJA.2/HM2.1/XI/2024. Acara ini bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 

Kegiatan Peluncuran scoping study terkait pemenuhan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian ini diawali oleh keynote speech dari berbagai narasumber diantaranya:

1. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Kedutaan Besar Austrlia untuk Indonesia yang mendukung fasilitasi kerjasama dan dialog antara Indonesia dan Indonesia yang melibatkan Mahkamah Agung dan Pemerintah dari kedua negara.
2. The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) yang diwakili oleh the Hon. Justice Suzanne Christie dan the Hon. Justice Liz Boyle, yang akan memberikan highlights dari rangkaian dialog bertemakan isu-isu utama dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian.
3. Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., yang akan memberikan pidato kunci mengenai peran pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian dan komitmen Mahkamah Agung RI untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan perbaikan mekanisme dan koordinasi pelaksanaan putusan perceraian.
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, SE, MA, yang akan memberikan pidato kunci mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 – 2029 dengan menguraikan arah kebijakan strategis di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia ke depan

Scoping study ini merupakan langkah awal dalam penelitian atau penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif ruang lingkup, permasalahan, dan kebutuhan suatu isu. Scoping study dalam isu pemenuhan nafkah pasca perceraian penting untuk menciptakan solusi yang berbasis data, sesuai hukum, dan kontekstual. Dengan begitu, studi ini dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam memperbaiki kesejahteraan mantan istri dan anak yang terdampak perceraian. Diharapkan dari acara ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian. (RK)