Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Sumedang

Logo Artikel

PPNPN PA Sumedang Mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Mahkamah Agung RI

Berita

PPNPN PA Sumedang Mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Mahkamah Agung RI

Diposting pada

PPNPN PA Sumedang Mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Mahkamah Agung RI

Bandung (04/12/2024), Sebanyak 13 orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dari Pengadilan Agama Sumedang mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung dan diikuti oleh peserta dari berbagai satuan kerja Mahkamah Agung di wilayah Jawa Barat.

Seleksi kompetensi PPPK ini melibatkan serangkaian ujian berbasis komputer yang dirancang untuk mengukur kemampuan dan keterampilan para peserta sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Tahapan kompetensi yang dilaksanakan meliputi ujian berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT) serta wawancara teknis dimana peserta diharuskan menjawab 145 soal dalam waktu 130 menit. Tes tersebut bertujuan untuk menilai potensi peserta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka apabila diterima menjadi pegawai dengan perjanjian kerja di lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil seleksi kompetensi ini, pegawai PPNPN Pengadilan Agama Sumedang yang bernama Dian Heryana mendapatkan skor tertinggi di Pengadilan Agama Sumedang dengan skor 549 dimana nilai yang diperoleh terdiri dari nilai bidang manajerial sebesar 86, bidang sosio kultural sebesar 71, bidang teknis sebesar 355 dan wawancara sebesar 37.

Selama pelaksanaan seleksi, para peserta mengikuti rangkaian ujian dengan antusias dan berharap dapat lolos dalam seleksi ini. Seleksi Kompetensi PPPK Mahkamah Agung tahun 2024 ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan peradilan yang profesional dan berkualitas. Diharapkan, melalui seleksi ini, dapat terpilih calon pegawai yang mampu melaksanakan tugas-tugas peradilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(RK)

Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Peluncuran Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian

Diposting pada

Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Peluncuran Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian

Sumedang (02/12/2024), Ketua Pengadilan Agama Sumedang beserta Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Sumedang mengikuti peluncuran scoping study terkait pemenuhan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian di Indonesia secara daring di ruang media center Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan Surat Direktur Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 3857/DJA.2/HM2.1/XI/2024. Acara ini bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 

Kegiatan Peluncuran scoping study terkait pemenuhan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian ini diawali oleh keynote speech dari berbagai narasumber diantaranya:

  1. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Kedutaan Besar Austrlia untuk Indonesia yang mendukung fasilitasi kerjasama dan dialog antara Indonesia dan Indonesia yang melibatkan Mahkamah Agung dan Pemerintah dari kedua negara.
  2. The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) yang diwakili oleh the Hon. Justice Suzanne Christie dan the Hon. Justice Liz Boyle, yang akan memberikan highlights dari rangkaian dialog bertemakan isu-isu utama dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian.
  3. Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., yang akan memberikan pidato kunci mengenai peran pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian dan komitmen Mahkamah Agung RI untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan perbaikan mekanisme dan koordinasi pelaksanaan putusan perceraian.
  4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, SE, MA, yang akan memberikan pidato kunci mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 – 2029 dengan menguraikan arah kebijakan strategis di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia ke depan

Scoping study ini merupakan langkah awal dalam penelitian atau penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif ruang lingkup, permasalahan, dan kebutuhan suatu isu. Scoping study dalam isu pemenuhan nafkah pasca perceraian penting untuk menciptakan solusi yang berbasis data, sesuai hukum, dan kontekstual. Dengan begitu, studi ini dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam memperbaiki kesejahteraan mantan istri dan anak yang terdampak perceraian. Diharapkan dari acara ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian. (RK)

Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Diposting pada

Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumedang (28/11/2024). Ketua Pengadilan Agama Sumedang, Dra. Ma’ripah dan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, Maman Suherman,S.Ag menghadiri Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2024 di Prime Park Hotel, Kota Bandung. Rakor kali ini mengangkat tema Membangun Ketahanan Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas: Mengatasi Tantangan Perceraian, Perkawinan Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Barat.

Acara dimulai pukul 08.30 dan dibuka dengan penyampaian sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Dalam sambutannya, Beliau menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas demi menuju Indonesia Emas 2045.

“Jika keluarga kuat dan berkualitas, permasalahan sosial seperti perceraian, perkawinan anak, hingga TPPO dapat diminimalisir. Semua itu bisa dicegah mulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga,” tegas Herman.

Selain itu, Beliau juga menekankan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memperkuat delapan fungsi keluarga, yaitu: keagamaan, sosial budaya, cinta kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta lingkungan.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait ketahanan keluarga dari berbagai stakeholders seperti Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, dan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Mabes Polri dan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Dengan diadakannya rapat koordinasi ini diharapkan peningkatan ketahanan keluarga di Jawa Barat dapat berjalan dengan optimal karena hal tersebut membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan dan diharapkan pula dengan meningkatnya ketahanan keluarga dapat mengurangi angka perceraian dan perkawinan anak di Provinsi Jawa Barat. (RK)

Pengadilan Agama Sumedang Menggelar Rapat Monev Mediator Untuk Meningkatkan Keberhasilan Mediasi

Diposting pada

Pengadilan Agama Sumedang Menggelar Rapat Monev Mediator Untuk Meningkatkan Keberhasilan Mediasi

Sumedang (21/11/2024) Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Agama Sumedang, dilaksanakan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Mediator Pengadilan Agama Sumedang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang, Syafruddin,S.Ag.,M.Si. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus koordinasi mediator Pengadilan Agama Sumedang baik mediator hakim maupun mediator non-hakim. Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Mediator dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Mediator non hakim yang terlibat dalam proses mediasi.

Dalam rapat ini dibahas mengenai tantangan yang dihadapi mediator dalam menjalankan tugasnya serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas mediasi. Para mediator juga diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan kinerja dan pengalaman mereka selama proses mediasi berlangsung. Berdasarkan laporan hasil mediasi tahun 2024, terdapat 135 perkara yang dimediasi dengan laporan berhasil damai dengan pencabutan 9 perkara, berhasil sebagain 41 perkara tidak berhasil 81 perkara dan tidak dilaksanakan 4 perkara.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang menyampaikan bahwa mediasi merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung, dengan mediasi diharapkan tidak ada istilah yang menang jadi arang yang kalah jadi abu namun dengan mediasi diharapkan adanya win-win solution dimana pihak yang dimediasi sama-sama puas, sebagaimana perdamaian itu penghulu dari penyelesaian hukum. Selain itu beliau juga berharap untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi seperti ini diharapkan dilaksanakan minimal satu bulan satu kali untuk mengetahui kendala-kedala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi

Rapat diakhiri dengan rekomendasi dan masukan dari para peserta untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di masa mendatang, serta komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi para mediator non-hakim dalam menghadapi berbagai kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang.

Dengan adanya rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan proses mediasi di Pengadilan Agama Sumedang dapat menambah nilai kepada Kinsatker secara maksimal dan menghasilkan mediasi yang berkeadilan dan tidak memihak. (RK)

Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Pelatihan Service Excellent Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Diposting pada

Pengadilan Agama Sumedang Ikuti Pelatihan Service Excellent Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Sumedang (20/11/2024), Pengadilan Agama Sumedang mengikuti kegiatan pelatihan service excellent yang bertempat di Aula KPPN Sumedang. Kegiatan ini ditujukan kepada petugas pelayanan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, seperti petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan garda terdepan pengadilan.

Kegiatan pelatihan ini bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sumedang sebagai narasumber di bidang pelayanan publik yang memberikan materi tentang pentingnya memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Langkah awal peningkatan kualitas mutu layanan adalah melakukan Perubahan mindset dimana service bukan hanya tugas melainkan kegiatan mentransfer kebahagiaan petugas kepada orang lain, oleh karena itu petugas pelayanan harus Bahagia ketika memberikan pelayanannya. Motto untuk layanan frontliner adalah 7S (senyum sapa salam sopan santun semangat solusi) dan tanamkan tidak akan ada kesempatan kedua untuk membuat sebuah kesan pertama. Dalam hal penanganan complain, petugas layanan dapat menggunakan metode DETIK (Dengarkan, Empati, Tenangkan diri dan stakeholder, Identifikasi permasalahan dan berikan Solusi, Tunjukkan Kepedulian).

Melalui sesi pelatihan yang informatif dan interaktif, peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan mengenai teknik komunikasi efektif, manajemen konflik, dan etika pelayanan yang baik. Pelatihan ini dilaksanakan agar petugas pelayanan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan terbaik dari tahap awal sampai pada tahap penyelesaian produk pengadilan. Dengan adanya program pelatihan service excellent ini diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Sumedang sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. (RK)

Ketua Pengadilan Agama Sumedang Memimpin Rapat Pembinaan Pegawai Pengadilan Agama Sumedang

Diposting pada

Ketua Pengadilan Agama Sumedang Memimpin Rapat Pembinaan Pegawai Pengadilan Agama Sumedang

Sumedang (15/11/2024), Pengadilan Agama Sumedang melaksanakan Rapat Pembinaan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Sumedang Dra.Ma’ripah di Ruang Tunggu Sidang. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Sumedang dan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tugas agar kinerja Pengadilan Agama Sumedang menjadi lebih baik lagi.

Dalam rapat pembinaan ini, Ketua Pengadilan Agama Sumedang menekankan pentingnya integritas dan sinergi antarpegawai dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Sumedang yang lebih baik. Dra.Ma’ripah juga mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, manipulasi dan gratifikasi.

Dalam rapat ini juga disampaikan mengenai kinerja dari kesekretariatan maupun kepaniteraan demi pencapaian target dan peningkatan kinerja. Diharapkan dengan adanya pembinaan ini, Pengadilan Agama Sumedang semakin solid dan dapat berubah ke arah yang lebih baik sehingga seluruh pegawai memiliki rasa bangga menjadi bagian dari Pengadilan Agama Sumedang .(RK)

Rapat Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Agama Sumedang

Diposting pada

Rapat Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Agama Sumedang

Sumedang (14/11/2024), Ketua Pengadilan Agama Sumedang Dra.Ma’ripah memimpin Rapat Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Badan Peradilan Agama TA 2026 (DIPA 04). Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Sumedang di ruang media center. Rapat Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran ini dilaksanakan berdasarkan surat Dirjen Badilag MA RI NO: 3658/DJA.1/RA1/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran T.A 2026 untuk DIPA 04.

Dalam rapat tersebut membahas usulan target kinerja dan anggaran TA 2026 untuk DIPA 04 dengan mempertimbangkan hal-hal seperti berikut:

  1. Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2024;
  2. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara;
  3. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Sidang di sluar gedung pengadilan;
  4. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Sidang Terpadu;
  5. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

Selain itu, Ketua Pengadilan Agama Sumedang juga menyampaikan bahwa  penyusunan anggaran harus mempertimbangkan asas ketepatgunaan/kebermanfaatan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan program kerja harus disusun dengan matang agar target/output yang telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran dapat tercapai. (RK)

Skip to content