AREA VI

AREA VI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

 

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang akan dicapai :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau).

2. Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan (layanan internasional).

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberap indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu :

1. Standar pelayanan

a. Terdapat standar pelayanan

Menyusun standar pelayanan sesuai dengan peraturan menteri PAN RB nomor 15 2014.

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan cara :

1) Membuat standar maklumat layanan.

2) Melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan.

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.

d. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

Kegiatan kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen standar layanan, capture maklumat standar layanan di tempat layanan, dokumen SOP pelaksanaan standar layanan, dokumen reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

2. Budaya pelayanan prima

a. Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai.

b. Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak papan pengumuman, media social, website dll.

c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi) dan reward(penghargaan) bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: dokumen sosialisasi pelayanan prima (undangan daftar hadi notulen foto sosialisasi capture sarana informasi layanan, sistem reward dan punishment), dokumen penghargaan bagi pegawai teladan dan dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.

3. Sarana layanan terpadu / terintegrasi

a. Menyediakan layanan tepadu (pembayaran layanan melalui simponi aplikasi simari antara UPT dan mahkamah agung).

b. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

4. Terdapat inovasi dalam layanan

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data: Berupa capture aplikasi layanan terpadu dan foto PTSP, capture inovasi pada area layanan.

5. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a. Untuk mengetahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit layanan maka perlu melakukan survey kepuasan masyarakat(SKM setiap 6 bulan).

b. Hasil survey dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media social, dan banner / spanduk

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan survey, capture foto tentang pelaksanaan survey dan hasil survey, dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

 

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :

VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
	1.	Standar Pelayanan
		a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	1.	SK standar pelayanan
				2.	SK Panjar Biaya Perkara
				3.	Formulir keterbukaan Informasi
				4.	Brosur Proses berperkara
				5.	Visualisasi Prosedur berperkara
				6.	SOP antrian pelayanan PTSP
				7.	Prosedur pelayanan
				8.	Mesin antrian baru (e-perkara)
		b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan	1.	SK Maklumat pelayanan
				2.	Maklumat pelayanan
		c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	1.	SK standar pelayanan
				2.	SOP pendaftaran s/d penyerahan Akta Cerai
				3.	SOP panjar biaya perkara
				4.	SOP pelayanan Informari berbasis IT
				5.	SOP layanan sidang diluar Gedung
				6.	SOP penerimaan perkara
				7.	SOP pelayanan Banding
				8.	SOP pelayanan Kasasi
				9.	SOP Kasasi lewat batas
				10.	SOP Kasasi tanpa memori
				11.	SOP PK
				12.	SOP Rukyatul Hilal
				13.	SOP Antrian pelayanan PTSP
		d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	1.	Undangan Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir rapat tahun 2020
				2.	Laporan Review SOP (terdapat penambahan SOP)
				3.	SOP Rukyatul Hilal
				4.	SOP antrian pelayanan
	2.	Budaya Pelayanan Prima
		a.	Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerpan Budaya Pelayanan Prima	1.	Undangan, daftar hadir, notulen rapat, budaya pelayan prima.
				2.	Sosialisasi penerapan Budaya Pelayanan Prima (undangan, daftar hadir dan notulen).
				3.	Undangan, daftar hadir, notulen.
				4.	Sosialisasi pengumuman melalui web.
				5.	Sosialisasi alur pemberian informasi dalam rangka pelayanan prima.
				6.	Sosialisasi visi, misi melaui web.
				7.	SK Jubir dalam mewujudkan pelayanan prima.
				8.	SK petugas meja informasi dalam mewujudkan pelayanan prima.
				9.	SK Tim Quick Wins.
		b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.	1.	Info pelayanan tentang Tatib di web.
				2.	Foto maklumat pelayanan.
				3.	Foto mesin antrian.
				4.	Foto pelayanan melalui mesin antrian.
				5.	Foto TV antrian.
				6.	Instragram dan website PA Bogor.
		c.	Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / rew ard bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	1.	SK Reward adn punishment.
				2.	SK pemberian kompenasasi.
				3.	SK ROLE MODEL.
				4.	Dokumentasi pemberian reward dan funisment.
				5.	Banner kompensasi pelayanan.
				6.	Banner kompensasi pelayanan di Website dan Intstagram PS Sumedang ( kompensasi).
				7.	Website hukuman disiplin.
		d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi	1.	Foto pelayanan Terpadu Satu Pintu ( terbaru).
				2.	Foto mesin Antrian Pendaftaran (terbaru).
				3.	Foto Aplikasi SIPP dalam mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
				4.	Foto aplikasi (Despa) dalam mendukung PTSP.
				5.	Before and After (PTSP).
				6.	Anjungan Mandiri.
				7.	Aplikasi SITALAS ( Sistem Terlusur Digital Berkas).
		e.	Terdapat inivasi pelayanan	1.	Sitalas (Sistem Telusur Digital Berkas)
				2.	Aplikasi SIPP
				3.	Bantuan sidang teleconference
				4.	Aplikasi SMS Notifikasi
				5.	Aplikasi Informasi perkara bagi pencari keadilan
				6.	Aplikasi pendukung SIPP
				7.	Aplikasi e-Mars (administrasi persuratan)
				8.	Aplikasi e-keuangan dan e-register
				9.	Media center
				10.	Audio anti gratifikasi
				11.	Aplikasi e-laporan
				12.	Aplikasi SIMTALAK
				13.	Aplikasi Despa
				14.	Aplikasi Sijawara (pengawasan RealTime)
				15.	Aplikasi SIPP-plus (ABT)
				16.	Aplikasi e-perkara PA Sumedang
				17.	Aplikasi Pedis
				18.	Foto e-Register
				19.	Foto e-Keuangan
				20.	Foto mesin antrian e-KTP
	3.	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
		a.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1.	SK Tim Survey tahun 2019
				2.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
				3.	SK Tim Survey 2020
				4.	Foto-foto SKM
		b.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Publikasi Hasil SKM melalui website
		c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakata	1.	Undangan, Absensi dan Notulensi tindak lanjut SKM
				2.	Laporan tindak lanjut SKM
				3.	Rencana Aksi Tindak Lanjut SKM

 

Indikator Hasil (40%)

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 sasaran utama yaitu :

1. Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Bogor yang bersih dan bebas dari KKN diukur dengan menggunakan ukuran.

a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal).

b.Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP).

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).