Rapat Evaluasi Pelaksanaan Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Pengadilan Agama Sumedang Melakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia

Sumedang 5 Agustus 2024, Pengadilan Agama Sumedang telah mengadakan rapat evaluasi bersama PT Pos Indonesia guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang. Pertemuan ini dilakukan di ruang Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang, Panitera dan Para Panitera Muda Pengadilan Agama Sumedang serta perwakilan dari PT Pos Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang mengatakan bahwa kerjasama ini sudah berjalan dengan baik namun perlu ada evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh pihak. Beliau juga menjelaskan bahwa dengan adanya surat tercatat, Pengadilan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mengirimkan dokumen surat tercatat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara. Surat tercatat dikirimkan melalui layanan pengiriman PT Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT POS Indonesia (Persero).

Ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran MA (SEMA) No. 1 Tahun 2023 yang mengatur tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang harus segera diperbaiki. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang juga menekankan agar pihak penyedia jasa (PT Pos Indonesia) dapat mematuhi perjanjian kerja sama dalam melaksanakan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Hal ini penting dipedomani karena keabsahan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini berdampak pada proses perkara di Pengadilan sehingga perlu diperhatikan oleh PT Pos Indonesia agar pelaksanaanya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.