PA Sumedang Terima Kunjungan Kasubdit Mutasi Badan Peradilan Agama MA RI

Pengadilan Agama Sumedang menerima kunjungan kerja dari Kasubdit Mutasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin, 21 Juli 2025. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terhadap layanan mutasi hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang.

Kedatangan tim dari Badan Peradilan Agama MA RI tersebut disambut langsung oleh Ketua PA Sumedang, Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua, Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag., Panitera, dan jajaran pejabat terkait di ruang kerja Ketua PA Sumedang.

Dalam sambutannya, Ketua PA Sumedang menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Badilag MA RI terhadap pelaksanaan tugas dan layanan administrasi kepegawaian, khususnya layanan mutasi hakim di PA Sumedang.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan monitoring yang dilakukan pada hari ini. Semoga hasil evaluasi dapat menjadi masukan berharga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada para hakim dan pegawai, serta mendukung kelancaran tugas peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang,” ujar beliau.

Pada kesempatan tersebut, tim dari Kasubdit Mutasi Badilag MA RI melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan layanan mutasi hakim, mulai dari administrasi, prosedur, hingga kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, dilakukan juga diskusi singkat terkait kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh satuan kerja dalam pengelolaan layanan mutasi hakim.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Badilag MA RI untuk memastikan standar layanan kepegawaian, khususnya mutasi hakim, berjalan sesuai regulasi dan prinsip pelayanan prima di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan Pengadilan Agama Sumedang dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan efektif bagi seluruh aparatur peradilan.