MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Standard Operating Procedures

PERMOHONAN PERKARA KASASI

PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

 

PROSEDUR :

Langkah langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)

1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak di ketemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum) maka bukti baru tersebut di nyatakan di bawah sumpah dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 tahun 1985, yang telah di ubah dengan UU No. 5 tahun 2004)
3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 tahun 1985, yang telah di ubah dengan UU No. 45 tahun 2004, pasal 89 dan 90 UU No. 7 tahun 1989)
4. Panitera Pengadilan tinggi tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari
5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal di terima salinan permohonan PK
6. Panitera Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) hari
7. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
9. Setelah putusan di sampaikan kepada para pihak maka panitera :

•     a. Untuk perkara cerai talak :

1. Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon
2. Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari

•     b. untuk perkara cerai gugat :

1. Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari

1. Permohonan PK di teliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian di catat dan di beri nomor register PK
2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah di registerasi
3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK
4. Menyerahkan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada Penitera Pengganti yang membantu menangani perkara tersebut
5. Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masingmasing (Pembaca 1,2 dan 3) untuk di beri pendapat.
6. Majelis Hakim Agung memutus perkara
7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui Pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK