SOP EKSEKUSI

SOP EKSEKUSI PADA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

ü  Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama

ü  Ketua Pengadilan Agama mempelajari secara seksama tentang permohonan eksekusi tersebut;

ü  Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah pemanggilan kepada

ü  Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning (teguran);

ü  Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama, Panitera menerbitkan surat

ü  Penugasan panitera pengganti;

ü  Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama, Jurusita/Jurusita Pengganti

ü  Memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang aanmaning;

ü  Dalam sidang aanmaning Ketua Pengadilan Agama memberikan waktu delapan hari

ü  Kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela;

ü  Jika termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan yang isinya agar panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti dengan didampingi oleh dua orang saksi melaksanakan eksekusi;

ü  Panitera melakukan koordinasi dengan Kepolisian tentang kesiapan keamanan pelaksanaan eksekusi;

ü  Panitera melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional tentang kesiapan petugas ukur terhadap obyek eksekusi;

ü  Panitera menentukan hari dan tanggal serta jam pelaksanaan eksekusi;

ü  Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, Kepala Desa/Kelurahan dimana obyek itu berada, Kepolisian dan BPN;

PELAKSANAAN EKSEKUSI

(Protokolernya diatur sebagai berikut)

• Pembukaan
• Pembacaan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 
• Pelaksanaan Putusan/Eksekusi
• Penanda Tanganan Berita Acara Eksekusi
• Pembacaan Berita Acara Eksekusi
• Penyerahan Berita Acara Eksekusi Kepada Pemohon Eksekusi,
• Termohon Eksekusi, Kepala Desa/Kelurahan;
• Penutup

Mendaftarkan Pelaksanaan Eksekusi yang dilampiri dengan berita acara eksekusi kepada :

1. Badan Pertanahan Nasional untuk obyek berupa tanah yang telah bersertifikat;
2. Samsat untuk obyek berupa kendaraan bermotor.