Sisi Lain Perdebatan Hakim Dalam Proses Mediasi

SISI LAIN PERDEBATAN HAKIM DALAM PROSES MEDIASI

Oleh : Drs. ABDUL MALIK, M.Si.

PENDAHULUAN

Mediasi di Pengadilan Agama mapun di Pengadilan Negeri telah diatur PERMA dapat di temukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang (PERMA 1 Tahun 2016), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan pula bahwa, setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Mediasi merupakan kewajiban yang harus di laksanakan, tentunya bagi para pihak, bagi kuasa hukum dan hakim pemeriksa,

Praktik mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama sering menemukan permasalahan dalam pelaksanaannya, hal ini bisa terjadi ketidaksamaan pemahanan terhadap pasal pasal dalam PERMA 1 Tahun 2016. Sedikit berbagi, penulis berdiskusi dengan yang lain tentang praktik pelaksanaan PERMA 1 Tahun 2016. Permasalahan yang akan penulis bahas yaitu dari sisi dimana pihak Tergugat/Termohon pada sidang pertama hadir, sedangkan Pemohon/Penggugat tidak hadir. Pada sidang kedua Pemohon/Penggugat hadir sampai pada sidang selanjutnya, sedangkan Termohon /Tergugat pada sidang kedua tidak hadir atau yang hadir adalah kuasanya setelah Termohon/Tergugat di perintahkan hadir melalui kuasanya namun sampai dua kali sidang tetap tidak hadir.

Dalam pasal 17 ayat 1 dan dua disebutkan (1) pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi. (2) Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Persoalan yang ditemukan secara nyata di persidangan adalah ketika Termohon hadir disidang pertama sedangkan Pemohon tidak hadir, pada sidang kedua Pemohon hadir sementara Termohon hadir, pada sidang berikutnya Pemohon hadir sementara Termohon tidak hadir, pada posisi sidang yang dihadiri Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir perlu diingat dan di garis bawahi dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum” dalam Perma No.1 Tahun 2016 terdapat pengecualian perkara yang tidak melalui proses mediasi terdapat dalam pasal 4 ayat 2 huruf b disebutkan “sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut” disini muncul perdebatan sehingga terdapat beda pandangan yang menimbulkan pertanyaan;

1. Apakah perkara dalam kasus tersebut diatas perlu dimediasi atau perkara dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara.
2. Bagaimana bisa dilakukan mediasi ketika salah satu pihak tidak hadir meskipun telah diperintahkan melalui kuasa hukum untuk hadir dalam sidang dalam hal ini Termohon tidak hadir, lalu diperintahkan untuk mediasi

Berdasarkan persoalan diatas, terdapat dua pandangan yang berbeda dimana masing-masing pandangan memiliki argumen. Pada pandangan yang pertama, perkara tersebut dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara, sedangkan pandangan yang kedua melihat bahwa perkara tersebut harus dimediasi.

PEMBAHASAN

Dalam PERMA 1 Tahun 2016 mewajibkan kepada para pihak untuk menghadiri mediasi, sementara kewajiban hakim pemeriksa perkara dapat di temukan dalam pasal 17 ayat 6 dimana hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi termasuk memberitahu para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi karena jika tidak menghadiri maka akan berakibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Sedangkan bagi kuasa hukum, salah satu kewajiban kuasa hukum dapat di baca pasal 18 ayat 2 huruf a “Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi: a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak.

Alasan pandangan pertama mengapa kasus diatas atau perkara tersebut tidak perlu untuk dimediasi, alasannya;

1. Bagaimana bisa melaksanakan mediasi yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak karena proses mediasi berarti ketika keduanya hadir di persidangan lalu oleh Hakim pemeriksa diperintahkan untuk mediasi. Dalam pasal 6 disebutkan para pihak, artinya keduanya harus hadir di persidangan dan hadir pula di mediasi
2. Hakim pemeriksa dapat menyatakan pihak yang tidak hadir dalam sidang setelah diperintahkan hadir dalam upaya mediasi sebagai bagian dari tidak ada itikad baik dalam penyelesaian perkara

           Adapun pandangan yang mengharuskan mediasi berargumentasi pada hal-hal sebagai berikut;

1. Perkara tersebut tetap di mediasi meskipun salah satu tidak hadir, karena pernah hadir di persidangan
2. Bahwa hakim pemeriksa tidak berhak menyatakan pihak yang tidak hadir sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena hanya mediator yang bisa menyatakan pihak tidak beritikad baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kasus tersebut, maka dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa hakim dapat menyatakan salah satu pihak yang tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dan diperintahkan oleh hakim pemeriksa untuk hadir di muka sidang sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam peneyelesaian perkara. Hal ini dilandasi dalam pasal 7 ayat 2 huruf a disebutkan “salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa mediator dapat menyatakan pihak tidak beritikad baik, namun peristiwa yang dialami kasus tersebut dapat terjadi setelah hakim pemeriksa memerintahkan memanggil pihak dan atau melalui kuasa hukumnya namun pihak tetap tidak hadir.

SARAN

         Mohon masukan dari pembaca untuk kepentingan bersama dalam penyelesaian perkara;

Sumber:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di Pengadilan.

 

Unduh File PDF