PERESMIAN OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH KAB. BANDUNG BARAT

Warga Kabupaten Bandung Barat yang ingin mencari keadilan tidak perlu jauh-jauh ke Soreang, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat kini memiliki pengadilan agama sendiri yang ada di Ngamprah, tepatnya di lantai satu Masjid Ash-Shidiq, di kompleks Pemkab Bandung Barat.Bupati Bandung Barat, Aa Umbara, mengatakan, wargaKabupaten Bandung Barat, khususnya Rongga dan Gununghalu, biasanya untuk mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan pengadilan agama menghabiskan waktu 4-5 jam.

“Diresmikannya pengadilan agama di Ngamprah termasuk dalam program 100 hari kerja kami (Aa-Hengky),” katanya setelah peresmian Pengadilan Agama Ngamprah, Senin (5/11/2018). Pemkab Bandung Barat, kata Aa Umbara, nantinya akan membangun gedung tersendiri untuk pengadilan agama tersebut, dengan mendapatkan kucuran anggaran dari pusat.

“Warga KBB sekarang enggak perlu ke Soreang lagi ketika mencari keadilan, hanya datang ke Masjid Ash-Sidiq dan nanti kami buatkan papan petunjuknya,” ujarnya seraya menyebut bangunan Polres, Kodim, dan Kejaksaan akan berada di kompleks pemkab guna memudahkan pelayanan.

Sebanyak 3.000 sampai 4.000 perkara masuk ke Pengadilan Agama per tahun untuk wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang meliputi 16 kecamatan dan 165 desa.Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, Senen mengatakan, Pengadilan Agama Ngamprah diresmikan oleh Mahkamah Agung pada 22 Oktober 2018 saat di Manado. Dan mulai hari Senin (5/11/2018) diimplementasikan di KBB. Ketika disinggung terkait sosialisasi terkait adanya gedung Pengadilan Agama Ngamprah, Senen pun menyebut pihaknya telah membuat surat melalui Kabag Kesra untuk disebarluaskan ke kecamatan-kecamatan.

“Lewat Pengadilan Agama Cimahi juga kami sudah beritahu jika ada warga KBB yang datang mendaftar untuk disarankan datang ke komplek Pemda. Kami juga sosialisasikan ke camat, KUA, dan para dai,” katanya.

Gedung pengadilan agama Ngamprah yang baru ini memiliki dua ruang sidang, dan satu ruang hakim. Senen juga mengakui masih ada kekurangan, tetapi hal tersebut sangatlah wajar. Pada pertengahan bulan ini, Senen juga menyebut peralatan-peralatan tambahan yang dibutuhkan, seperti tempat duduk akan datang.

“Kami punya 6 orang hakim. Dan perkiraan perkara untuk wilayah KBB ada 4.000 yang ditangani oleh 6 orang hakim per tahunnya,” ujarnya.